Selasa, 01 November 2011

Contoh Surat Perjanjian Pekerjaan





PERJANJIAN
PEKERJAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SARANA PENUNJUANG
BASE TRANCEIVER STATION (BTS)
ANTARA
PT. ...........................
DAN
PT. ..........
NO : ........................../X/2009


Pada hari ini, selasa, tanggal Dua puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu Sembilan, oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini :
1. PT. ................, suatu perseroan terbatas berdasarkan Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomer ................................ yang berkedudukan di PUSAT : ............................telp 021-………., fax 021-…………….., Jakarta Pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh ........ .............selaku Direktur , dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA);
2. ……………………, suatu perseroan terbatas berdasar Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di…………………………………………………………………………………………., dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh …………………selaku Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA);
(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut Pihak sedangkan secara bersama-sama disebut Para Pihak).
MENERANGKAN :
BAHWA, PIHAK PERTAMA telah mengundang PIHAK KEDUA untuk rapat Klarifikasi dan Negosiasi penawaran harga Pekerjaan untuk Pekerjaan SITAC, konstruksi Tower, Sipil, dan Mekanikal/Elektrikal dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan yang dimaksud.
MAKA, didasarkan pada keinginan dan menjalin kerjasama saling menguntungkan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI-DEFINISI
1.1 “Kontrak” adalah perjanjian yang merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
1.2 “Pekerjaan” adalah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam Purchase Order (PO) dan dilampiri Surat Perintah Kerja.
1.3 “Surat Perintah Kerja” ialah format perintah yang dikeluarkan setelah Kontrak di buat oleh PIHAK PERTAMA yang berisi perintah tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan PIHAK PERTAMA yang menyatakan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan, lokasi pekerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
1.4 “Harga Pekerjaan” adalah jumlah nominal yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pemenuhan atas seluruh tanggung jawab berdasarkan Surat Perintah Kerja dan tercantum didalam PO yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
1.5 “Dokumen Akuisisi Site” adalah sebagai berikut :
1.5.1. Site Milik Perorangan
- Surat Pernyataan Persetujuan Warga
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik
- Surat Girik/Persil
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
- Sertifikat Hal Milik
- Akte Jual Beli
- Surat Peruntukan Penggunaan Tanah (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minimal tiga tahun terakhir
- Surat Keterangan Riwayat Tanah
- Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Pemilik
- Surat Keterangan Lurah tentang Kepemilikan Tanah
- Surat Keterangan sedang tidak dijaminkan
- Surat Keterangan Penjual mengenai pemilikan tanah
- Pengecekan Hak atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Surat Nikah dan perjanjian nikah jika ada
- Surat Persetujuan Suami atau Istri
- Kartu Keluarga
- Surat Kematian
- Surat Pernyataan Ahli Waris
- Surat Kuasa Waris
- Fatwa Waris
1.5.2. Site milik Institusi/ yayasan/ Perusahaan
- Anggaran Dasar Perusahaan
- Copy Akta Pendirian Perusahaan/Badan Usaha/Yayasan
- Copy SIUP
- Copy NPWP
- Surat Kuasa Menjual/Menyewakan dari Perusahaan
- Ijin menyewakan dari Kreditur
1.6 “Peralatan” adalah mesin, kendaraan, perangkat, peralatan dan sebagainya. yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA baik sementara maupun permanen.
1.7 “Spesifikasi Teknis” adalah persyaratan teknis Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
1.8 “Gambar” adalah gambar, peta lokasi, rancangan dan sketsa yang terlampir dalam Perjanjian ini atau yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA termasuk modifikasi dari Gambar tersebut yang telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
1.9 “Lokasi (SITE)” adalah tempat-tempat sebagaimana disebutkan di Surat Perintah Kerja di mana infrastruktur akan dibangun atau diserahkan serta tempat Pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA .
1.10 “Berita Acara Uji Terima” (BAUT) adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan dan pengujian telah dilaksanakan dengan baik dan infrstruktur telah berfungsi sesuai spesifikasi teknik maupun gambar. Dokumen ini sah apabila pihak operator telah menyetujui dan menyatakan hasil pengujian telah memuaskan dan yang menandai dimulainya Masa Garansi selama 3 (tiga) Bulan.
1.11 “Berita Acara Serah Terima Pertama” (BAST-I) adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah terpenuhi secara keseluruhan dan berfungsi dengan baik sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini yang menandainya dimulainya jaminan Pemeliharaan . BAST-I berlaku untuk setiap Sistem Site yang terdiri dari sub sistem (i) Pekerjaan Sipil, (ii) Pondasi, (iii) Mekanikal & Elektrikal, (iv) Penegakan Tower .
1.12 “Berita Acara Serah Terima Kedua” (BAST-II) adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah terpenuhi secara keseluruhan dan berfungsi dengan baik selama waktu jaminan yang menandai berakhirnya jaminan pemeliharaan kecuali untuk pekerjaan urugan dan paving halaman site ditambah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan berita acara.
1.13 “Berita Acara Perolehan Site” (BAPS) adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Pekerjaan perolehan site selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur kelayakan perolehan site dan kelengkapan Dokumen Akuisisi Site.
1.14 “Kerusakan” adalah kondisi perangkat atau infrastruktur menjadi tidak dapat berfungsi atau tidak dapat beroperasi oleh suatu sebab.
1.15 “Operator” ialah pihak operator telekomunikasi selular yang merupakan pihak penyewa infrastruktur milik PIHAK PERTAMA dan akan menempatkan perangkatnya di lokasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP
2.1 Lingkup Pekerjaan. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang tercantum pada PO (Purchase Order) berupa PO SITAC (Site Accuitition dan PO CME (Constrution, Mechanical & Electrical)
2.1.1. PO SITAC meliputi survay dan pencarian site, akuisisi site. Semua dokumen SITAC dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara perdata dan pidana.
2.1.2. PO CME meliputi pekerjaan persiapan, pembangunan, konstruksi, ereksi, instalasi, penyelesaian, transportasi, pengujian teknis, detail-design, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan PIHAK KEDUA dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui PIHAK PERTAMA.
2.2 Rincian Pekerjaan. Pekerjaan dimaksud dalam ayat 2.1 dirinci lebih lanjut dan disebutkan secara spesifik dalam Surat Perintah Kerja. PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menggunakan material terbaik untuk realisasi pekerjaan di lokasi. PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan apakah material yang digunakan telah memenuhi persyaratan.


PASAL 3
JADWAL PELAKSANAAN
Kewajiban pekerjaan dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Tugas oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang menjelaskan secara detail perlokasi mana dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan PIHAK KEDUA termasuk batas waktu penyerahan pekerjaan serta jadwal penyelesaian pekerjaan.
3.1. Perintah Pelaksanaan (T=0) trhadap PO yang dikeluarkan diberitahukan via email yangberisi tanggal/ jadwal pelksanaan pekerjaan, personal penerima laporan pekerjaan dan alamat email laporan pekerjaan.
3.2. Pihak Pertama memiliki kewenangan mutlak terhadap penentuan jadwal pelaksanaan (T=0) dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PihakKedua.
3.3. Pihak kedua bersedia melakukan rehunting apabila Site Survay yang petama telah dilakukan salah, karena kesalahan dalam penulisan pada PO/SPK, Jadwal pada PO/SPK adalah masa persiapan saja bukan penentuan waktu pelaksanaan.

PASAL 4
VOLUME PEKERJAAN
4.1 Lokasi Pekerjaan. Lokasi pelaksanaan pekerjaan akan lebih lanjut secara detail perlokasinya ditentukan dalam Surat Perintah Kerja yang akan diterbitkan berdasarkan waktu pekerjaan.
4.2 Pelaksanaan Pekerjaan. Setiap PIHAK PERTAMA memerlukan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan memerintahkan PIHAK KEDUA secara tertulis dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja.

PASAL 5
PERSYARATAN TEKNIS DAN KEUANGAN
5.1 Pekerjaan yang harus dilaksanakan menurut Perjanjian ini harus sesuai dengan Rencana kerja dan Syarat-syarat sesuai Lampiran Pekerjaan SITAC dan CME atau keduanya.
5.2 PIHAK KEDUA dengan ditandatangainya dokumen ini secara otomatis telah menyerahkan Company Profile perusahaan dan Dokumen kemampuan Keuangan, Dokumen Team Teknis yang berisi personal untuk pekerjaan SITAC dan atau CME.
5.3 PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa setoran Tunai untuk setiap Site CME dan disetorkan dimuka pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini yang besarnya ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
5.4 Dana Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan pada saat pembayaran tahap kedua setiap site yang diserahkankan secara tunai.
5.5 Jika ada suatu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak mampu melanjutkan pekerjaan, maka dana jaminan pelaksanaan akan hangus tapi hanya terbatas pada site yang bermasalah, sedangkan jika masih ada sisa dana jaminan pelaksanaan, akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
5.6 Jika dalam dua bulan sejak diatandatangani kontrak ini PIHAK PERTAMA tidak berhasil untuk memberikan PO yang telah di sepakati oleh PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan dana jaminan yang disetor kepada PIHAK KEDUA.
5.7 PIHAK KEDUA harus segera memulai pekerjaan pembangunan tower yang dipesan maksimal 3 ( tiga ) hari sejak diterimanya PO, jika dalam jangka waktu tersebut Mitra masih belum memulai pekerjaan yang dimaksud, atau selama masa pembangunan berjalan pihak mitra menghentikan kegiatan pembanguan lebih dari 3 x 24 jam tanpa memberikan konfirmasi baik melalui surat atau telepon kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menarik kembali PO atau mengambil alih secara sepihak pekerjaan yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
LAPORAN DAN PERTEMUAN
6.1 Laporan tertulis. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan tertulis menyangkut perkembangan Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pekerjaan yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 (satu) rangkap asli agar dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA c.q. Project Manager serta 1 (satu) rangkap salinannya dikirimkan kepada pejabat yang akan ditentukan oleh Project Manager.
6.2 Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan pertemuan berkala minimal 1 (satu) kali dalam seminggu atau jangka waktu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu, agar setiap kendala teknis yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dapat diatasi.


PASAL 7
JANGKA WAKTU
7.1 Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
7.2 Dalam hal PIHAK PERTAMA ingin memperpanjang Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjawab surat permintaan dimaksud paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah menerima surat tersebut. Masa berlaku perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud diatas akan disepakati dan dituangkan dalam Amandemen Perjanjian lebih lanjut;


PASAL 8
HARGA ATAS PEKERJAAN
8.1 Harga Pekerjaan yang akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan harga satuan dengan jumlah sesuai lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang dilampirkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau PO.Harga dimaksud sudah termasuk barang dan jasa, upah per hari, akomodasi, biaya pengiriman, profit marjin, overhead, dan lain-lain diluar Pajak-pajak untuk melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan.

8.2 Harga atas adanya penambahan dan/atau pengurangan volume pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing pihak setelah adanya perhitungan volume aktual pekerjaan dengan harga satuan setiap item pekerjaan mengacu kepada harga yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja.
8.3 Para Pihak sepakat bahwa peninjauan terhadap kesepakatan Harga Satuan dapat dilakukan, tetapi tidak untuk Surat Perintah Kerja yang sedang dan/atau sudah berjalan, apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang moneter yang berpengaruh terhadap harga di pasaran.

PASAL 9
CARA PEMBAYARAN
9.1. Pembayaran atas Pekerjaan dilakukan secara prosentase progress pekerjaan (back to back) yang dicantumkan dalam Surat Perintah Kerja, disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan pola pembayaran tercantum sebagai lampiran pada dokumen SPK.
9.2. Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 9.1. dilakukan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu hari) hari kerja sejak diterimanya dokumen tagihan lengkap dari PIHAK KEDUA.
9.3. Tata cara pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan cara Transfer melalui Bank :
PIHAK KEDUA
Bank :
Address :
Acc. No. :
9.4. Dokumen-dokumen. Di dalam melakukan penagihan atas pembayaran sebagaimana Pasal 9.1. di atas, PIHAK KEDUA harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Tagihan pertama ( Down Payment) :
- Invoice/Kwitansi asli lengkap;
- Fotokopi NPWP (hanya untuk tagihan pertama kali);
- Fotocopy Perjanjian ini (hanya untuk tagihan pertama kali);
- Fotocopy Surat Perintah Kerja;
b. Tagihan kedua :
- Invoice/Kwitansi asli lengkap;
- Fotocopy Surat Perintah Kerja;
- Dokumen BAST-I asli (untuk pekerjaan konstruksi tower);



c. Tagihan pelunasan :
- Invoice/Kwitansi asli lengkap;
- Fotocopy Surat Perintah Kerja;
- Dokumen Berita Acara Perolehan Site (BAPS) asli (untuk pekerjaan SITAC).
- Dokumen BAST-II asli (untuk seluruh konstruksi);
- Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang dari pelaksana pekerjaan.
9.5. Alamat dan waktu penagihan. Penagihan atas pembayaran Perjanjian oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ditujukan kepada:
PT. …………………….
OGIE OFFICE SUITES …………… Jakarta Pusat 10250, telp 021-…………….., fax 021-…………………, Jakarta Pusat
Up. Bag. Keuangan ………………………………

PASAL 10
PAJAK
Pajak dan Pungutan lainnya. Segala pajak, retribusi serta pungutan-pungutan, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. Dikecualikan dari pajak yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA


PASAL 11
PENGALIHAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB
11.1. Saat terjadinya pengalihan. Pengalihan hak dan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terjadi jika Pekerjaan telah diselesaikan dan telah dilakukan uji teknis yang menunjukkan hasil memuaskan dan diterima PIHAK PERTAMA.
11.2. Tanggung-jawab PIHAK KEDUA yang masih melekat. Pengalihan hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan ayat 1 pasal ini tidak mengakibatkan berkurang, lepas atau hilangnya tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap jaminan hasil pekerjaan sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 12
UJI TERIMA DAN SERAH TERIMA
(UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI)
12.1. Prinsip uji terima. PIHAK KEDUA wajib melakukan uji terima seluruh Pekerjaan seperti dimaksud dalam Perjanjian ini setelah pelaksanaan uji fungsi/uji kelayakan hasil pekerjaan dengan PIHAK OPERATOR dan hasil pekerjaan diterima tanpa adanya pending item.
12.2. Pemberitahuan sebelum uji terima. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Uji Terima sebagaimana dimaksud Pasal 12.1. di atas dan PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban mengenai jadwal pelaksanaan Uji Terima selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal diterimanya undangan dari PIHAK KEDUA.
12.3. Kewajiban Perbaikan Error. Jika terdapat kesalahan, cacat, kelainan atau penyimpangan teknis Pekerjaan (selanjutnya disebut "Error") selama Masa Uji Terima, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki Error dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam setelah uji terima. Setelah diperbaikinya Error, maka PIHAK PERTAMA akan kembali melakukan penilaian untuk memeriksa kembali perbaikan atas error yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
12.4. Penelitian laporan Uji Terima. Setelah selesai mengadakan pengujian-pengujian sebagaimana dimaksud Pasal ini dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan laporan yang tersusun rapi dan lengkap, dan persyaratan-persyaratan lainnya telah diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan meneliti seluruh Sistem dan meneliti laporan dari PIHAK KEDUA tersebut. Apabila ada bagian dari hasil Pekerjaan berfungsi tidak memuaskan atau kurang lengkap, PIHAK PERTAMA akan segera memberitahukan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak laporan diterima.
12.5 Perbaikan dalam masa uji terima. Biaya-biaya yang timbul dari perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud Pasal ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
12.6 Penerbitan BAST I. Pekerjaan akan diterima apabila PIHAK KEDUA telah menunjukkan kepada PIHAK PERTAMA bahwa seluruh persyaratan dan spesifikasi telah terpenuhi dengan ketntuan :
a. Sesuai Berita Acara Uji Terima seluruh sub system dalam system site diperoleh, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan dokumen BAST-I Sistem Site dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya dokumen BAST I yang terdiri atas (i) Pekerjaan Sipil, (ii) Mekanikal dan Elektrikal, (iii) Pondasi, (iv) Penegakan Tower, PIHAK PERTAMA akan memastikan bahwa system telah berfungsi secara terintegrasi sesuai dengan spesifikasi. Apabila dalam 15 (lima belas) hari PIHAK KEDUA tidak menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA bahwa BAST I tidak ditolak, maka diartikan bahwa PIHAK PERTAMA menerima BAST I tersebut.
b. Setelah PIHAK PERTAMA menerima BAUT dan telah dipenuhinya persyaratan perjanjian serta check list atau daftar dokumen pelengkap BAST I termasuk Berita Acara Uji fungsi yang dikeluarkan oleh Pihak Operator, maka PIHAK PERTAMA akan menyetujui BAST I tersebut dengan pendatanganan oleh wakil yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
c. Penerbitan BAST I oleh PIHAK PERTAMA tidak akan ditangguhkan tanpa alasan yang jelas karena Minor Deficiencies dengan ketentuan bahwa (i) kekurangan tersebut tidak akan menggangu operasi normal system, (ii) kekurangan tersebut tidak membuat pihak operator menangguhkan penerbitan Berita Acara Uji Fungsi, (iii) kekurangan tersebut akan dicatat oleh PIHAK KEDUA untuk diselesaikan segera sesuai dengan keinginan PIHAK PERTAMA dan catatannya diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai lampiran pada Berita Acara Serah Terima Pertama.

12.7 Penerbitan BAST II
a. Masa Pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan jaminan bawaha hasil pekerjaan akan tetap dalam kondisi baik dan stabil selama Masa Pemeliharaan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal BAST I diterbitkan. untuk pekerjaan urugan dan paving halaman selama 9 (sembilan) bulan, dan karena itu apabila terjadi kerusakan, kelainan atau penyimpangan teknis selama Masa Pemeliharaan dalam pengoperasian secra normal, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki atas biaya sendiri, termasuk penggantian suku cadangnya apabila diperlukan.
b. Apabila dalam waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tentang adanya kerusakan tidak ada tindakan perbaikan dari PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain yang siap untuk melaksanakan perbaikan dan biaya-biaya yang ditimbulkan akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA yang dipotongkan dari nilai tagihan jaminan masa pemeliharaan.
c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke Dua (BASTP II), Setelah lewatnya Masa Pemeliharaan, dan Sistem berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan dalam spesifikasi dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima ke Dua (BASTP II) selambatnya 7 hari setelah berakhirnya masa jaminan pemeliharaan.
d. Kerusakan selama masa pemeliharaan. Dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan atau gangguan , kecuali kerusakan atau gangguan akibat force majeure, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut. Jika PIHAK KEDUA lalai terhadap pelaksanaan kewajiban dimaksud pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong dari nilai tagihan yang belum dibayarkan selama masa jaminan pemeliharaan.
12.8 Biaya Pengawasan dan Serah Terima. PIHAK KEDUA menyediakan atas biayanya sendiri atas pelaksanaan Uji Terima termasuk seluruh peralatan dan staf yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian, pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan sampai dengan penerbitan Berita Acara Serah Terima dan disetujui hasilnya oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
PENYELESAIAN PEKERJAAN
13.1 Nilai denda. Untuk keterlambatan PIHAK KEDUA dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA berhak mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari Harga Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dari Harga PO tersebut dengan maksimal denda 5% dari Harga PO tersebut;
13.2 Waktu pembayaran denda. Denda seperti yang dimaksud Pasal 13.1., jika ada, harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA mengenai pengenaan denda tersebut;
13.3 Pemotongan pembayaran. Dalam hal PIHAK KEDUA gagal melakukan pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan dari Harga Pekerjaan untuk jumlah denda yang dikenakan.
13.4 Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan. Apabila diperlukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat permintaan perpanjangan waktu kepada PIHAK PERTAMA lengkap dengan alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal batas waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum didalam Surat Perintah Kerja terlewati. Apabila permintaan perpanjangan waktu tidak dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka denda keterlambatan diberlakukan menurut pasal 13.1. Perjanjian ini. Apabila perpanjangan waktu disetujui, maka denda keterlambatan menurut pasal 13.1 Perjanjian ini tidak berlaku.

PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN
14.1 Tanggung jawab kerugian. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini;
14.2 Kerusakan. Apabila selama uji terima timbul kerusakan Peralatan karena kelalaian kerja, maka PIHAK KEDUA wajib menggantinya dengan yang baru atas biaya PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah disampaikannya pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
14.3 Kegagalan oleh PIHAK KEDUA. Apabila gagal dalam menyelesaikan Pekerjaan semata-mata karena kelalaian atau kesengajaan PIHAK KEDUA termasuk kegagalan melakukan perbaikan selama Masa Pemeliharaan, dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal yang telah disepakati maka PIHAK PERTAMA berhak terhadap hal-hal berikut secara kumulatif yaitu memotong dari nilai tagihan dalam masa pemeliharaan dimaksud Pasal 12.

PASAL 15
ASURANSI
15.1 Asuransi Pekerjaan. Dengan mengatasnamanakan PIHAK PERTAMA (pemberi kerja) untuk pembuatan asuransi pekerjaan, PIHAK PERTAMA atas biaya sendiri wajib mengasuransikan seluruh Pekerjaan atas Perjanjian ini secara all risks terhadap kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan termasuk kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan;
15.2 Penggantian Peralatan. PIHAK KEDUA atas biaya sendiri harus mengganti Peralatan yang hilang, rusak dan/atau hancur selama Peralatan tersebut dalam masa Pekerjaan.

PASAL 16
PEKERJAAN TAMBAH KURANG
16.1 Perubahan lingkup Perjanjian. PIHAK PERTAMA setiap saat dapat mengubah lingkup Pekerjaan, Gambar, desain spesifikasi, tempat dan/atau waktu penyerahan Pekerjaan, pekerjaan tambah atau pengurangan Pekerjaan. Permintaan perubahan harus dibuat secara tertulis. Perubahan Lingkup Pekerjaan dan /atau volume untuk Pekerjaan, dapat dilakukan sebelum atau pada saat pelaksanaan Pekerjaan dimulai sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati kedua belah pihak, yang dituangkan dalam Amandemen atas Harga dalam Surat Perintah Kerja;
16.2 Biaya tambah/kurang. Jika perubahan tersebut di atas mengakibatkan penambahan atau pengurangan biaya dan/atau perubahan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka akan dilakukan penyesuaian Harga Pekerjaan untuk harga satuan pekerjaan yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja dan/atau jangka waktu penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja, berdasarkan kesepakatan kedua pihak;
16.3 Pengesampingan. Ketentuan penyesuaian dalam Pasal ini dianggap dikesampingkan apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan permintaan penyesuaian harga atau jangka waktu penyelesaian Pekerjaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya perintah pekerjaan tambah/kurang oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA akan melakukan penyesuaian Harga Pekerjaan sesuai dengan harga satuan pekerjaan yang mengacu kepada harga yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja.
16.4 Perubahan Perjanjian. Setiap perubahan isi Perjanjian ini, baik lingkup Pekerjaan, harga-harga, jangka waktu ataupun bagian-bagian lain dari isi Perjanjian ini akan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila hal itu dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen Perjanjian.


PASAL 17
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN ORANG DAN HAK MILIK
17.1. Tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA atas biaya sendiri, mengambil langkah dan tindakan yang perlu untuk mencegah timbulnya kecelakaan terhadap orang, kematian dan kerusakan hak milik.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kerugian dan tuntutan-tuntutan yang timbul sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA dan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang yang bekerja untuknya.
17.2. Kerusakan Peralatan. Bilamana pada waktu pelaksanaan Pekerjaan terjadi kerusakan pada peralatan milik PIHAK PERTAMA karena kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA dan pegawai-pegawainya, pekerjaan-pekerjanya ataupun yang bekerja untuknya, maka harus dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pelaksana PIHAK KEDUA dan pengawas Lapangan dari PIHAK PERTAMA yang ditunjuk untuk turut mengawasi. Kerugian-kerugian yang terjadi sebagaimana Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 18
KERJASAMA DENGAN PERJANJIANTOR LAIN
18.1 Kerjasama Apabila Pekerjaan dilaksanakan oleh lebih dari satu perjanjiantor, dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan perjanjiantor dan/atau konsultan PIHAK PERTAMA lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, yang akan diinformasikan oleh Project Manager PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu;

PASAL 19
PEMBATALAN PERJANJIAN
19.1 PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak membatalkan Perjanjian ini dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya surat perintah kerja kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi salah satu dari kejadian berikut :
i. PIHAK KEDUA melanggar Pasal-pasal pada Perjanjian ini.
ii. PIHAK KEDUA belum memulai pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk segera melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja yang telah diterbitkan .
iii. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk segera menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja yang telah diterbitkan .
iv. PIHAK KEDUA menjadi subjek di dalam kasus kepailitan, keadaan bangkrut atau melanggar hukum yang berhubungan dengan ini ke atau pada PIHAK KEDUA , dimana kasus ini tdk dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga) hari sesudah masalah yang sama diberlakukan.
19.2 Semua biaya yang terhutang dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang harus dibayarkan pada saat pemutusan, pembayaran akan diberlakukan sesuai dengan termin pembayaran yang ada di Perjanjian ini.
19.3 Dalam hal pemutusan, PIHAK KEDUA berhak untuk mendapat kompensasi, pada saat memasukkan invoice dan klaim yang sah, sesuai persentase pekerjaan yang telah dilakukan sampai saat tanggal pemutusan.
19.4 Dalam hal pemutusan, PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mendapat kompensasi dan uang jaminan akan hangus pada saat 7 hari semenjak Surat Perintah Kerja di terbitkan belum melaksanakan progress nyata pekerjaan.

PASAL 20
KERAHASIAAN
PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan usaha yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi mengenai Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA memastikan bahwa direktur, karyawan, pegawai, agen atau pekerja-pekerja PIHAK KEDUA tidak akan membocorkan informasi, data, dokumentasi dan /atau pengetahuan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
Demikian pula PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memproduksi informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk kertas, kaset, disket, disk atau bentuk lainnya selama dan sesudah perjanjian ini berlangsung.







PASAL 21
KORESPONDENSI
Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dialamatkan pada :
PT. ……………………
OGIE OFFICE SUITES …………………… Jakarta Pusat 10250, telp 021-………………., fax 021-……………….., Jakarta Pusat
Attention: ………………(Direktur Utama)

PASAL 22
LAMPIRAN-LAMPIRAN
22.1 Lampiran-lampiran. Dokumen-dokumen yang akan dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
22.2 Perbedaan-perbedaan. Juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini adalah semua korespondensi yang dilakukan selama pelaksanaan Pekerjaan, dengan ketentuan, apabila terdapat perbedaan antara Pasal-Pasal dalam Perjanjian dengan lampiran-lampirannya, maka yang berlaku adalah Pasal-Pasal dalam Perjanjian.

PASAL 23
FORCE MAJEURE
23.1 Pemberitahuan. Setiap kejadian yang termasuk dalam kategori Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kejadian tersebut. Kejadian-kejadian berikut termasuk kategori Force majeure: bencana alam, tindakan-tindakan musuh masyarakat, tindakan-tindakan atau kegagalan-kegagalan untuk bertindak oleh pihak lain, tindakan instansi sipil atau militer, prioritas pemerintah, pemogokan atau gangguan buruh lainnya, angin ribut, gempa bumi, kebakaran, banjir, wabah, embargo, perang, huru-hara, kerugian atau kerusakan barang dalam perjalanan.
23.2 Penundaan akibat Force Majeure. Jika karena Force Majeure pelaksanaan Pekerjaan, uji terima, atau hal-hal lain yang diatur di dalam Perjanjian tertunda untuk sementara, maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertunda tersebut akan diganti dengan cara memperpanjang jangka waktu pekerjaan sejumlah hari yang sama dengan lama terhentinya pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Dan apabila hal itu mempengaruhi Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang lamanya waktu penyelesaian Pekerjaan dengan jumlah hari yang sama dengan lama terhentinya pelaksanaan program tersebut di atas yang dituangkan dalam suatu Amandemen atas Perjanjian;
23.3 Perubahan Harga Pekerjaan. Penambahan jangka waktu pelaksanaan program dan/atau Jangka Waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.2. tidak mengakibatkan bertambahnya Harga Pekerjaan.
23.4 Tanggung jawab Force Majeure. Kerugian-kerugian yang timbul akibat terjadinya force majeur berada dalam tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
24.1 Musyawarah dan Mufakat. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian atau masalah- masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah anatar kedua belah pihak.
24.2 BANI. Apabila dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan dimintakan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI ) di Jakarta dengan menggunakan tatacara yang berlaku pada BANI.
24.3 Dan sifat putusan BANI adalah final yang mengikat para pihak serta tidak dapat dimintakan naik banding ke badan peradilan manapun. Ketentuan ketentuan dalam perjanjian akan tetap berlaku dan para pihak tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing masing sampai perselisihan dinyatakan selesai.


PASAL 25
LAIN-LAIN
25.1 Addendum dan amandemen. Hal- hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini tetapi mengingat sifat pekerjaan yang perlu dan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA akan ditetapkan kemudian dan dituangkan dalam addendum atau amandemen terhadap Perjanjian.
25.2 Judul. Setiap judul dalam pasal- pasal Perjanjian hanya untuk memudahkan pembacaannya saja dan dengan demikian tidak mengubah atau memberi arti tertentu penafsiran.
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di Jakarta oleh wakil-wakil para pihak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi materai secukupnya masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

Tidak ada komentar: